Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021 Yang Diberlakukan Di Indonesia

Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021 Yang Diberlakukan Di Indonesia

Pemerintah sudah memutuskan larangan untuk melaksanakan mudik Lebaran 2021. Regulasi ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 perihal Penghapusan Mudik pada Bulan Ramadhon dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan addendum yang memegang mengenai penambahan undang-undang berita terkini corona di Indonesia sebelum dan setelah Lebaran. Hal ini untuk mencegah penularan virus corona yang menyebar dampak mobilitas masyarakat yang meningkat ketika Lebaran. Larangan mudik berlaku bagi transportasi darat yang dilarang ketika mudik berupa kendaraan bermotor biasa dengan jens kendaraan beroda empat bis dan kendaraan beroda empat penumpang.

Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021 Yang Diberlakukan Di Indonesia

Larangan juga dilegalkan bagi kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi, dengan ragam kendaraan beroda empat penumpang, kendaraan beroda empat, bis, dan sepeda motor. Sementara, ada pengecualian bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan mendesak ketika Lebaran. Satgas Penanganan Covid-19 bersama jajaran pemerintah berhubungan diantaranya Kementerian Perhubungan dan Polri, pada Kamis (8/4/2021) sore di Graha BNPB, mengumumkan dirilisnya Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 perihal Penghapusan Mudik pada Bulan Ramadhon dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 – 17 Mei 2021.

Larangan Mudik Lebaran 2021 Mulai Diberlakukan

Melewati surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melaksanakan aktivitas mudik lebaran tahun ini demi melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19. Larangan ini dilegalkan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. “Menurut fakta yang ada, pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berupaya merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu ditentukan adanya penghapusan mobilitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6 – 17 Mei 2021,” terang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (8/4/2021). Hukum berhubungan larangan mudik hal yang demikian tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 perihal Penghapusan Mudik pada Bulan Ramadhon dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Selama jangka waktu larangan hal yang demikian, masyarakat dilarang melaksanakan mobilisasi dengan moda transportasi apa saja.

Larangan ini, ditentukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus corona COVID-19 di Indonesia, jelang Hari Raya Idul Fitri. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 juga sudah memutuskan undang-undang penguasaan atau pengetatan mudik Lebaran 2021 yang berlaku mulai 22 April sampai 24 Mei 2021. Hukum hal yang demikian tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 perihal Penghapusan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Penguasaan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhon. Adendum yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada 21 April 2021 ini memegang pengetatan prasyarat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 penghapusan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 penghapusan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021).

Tag: , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *